Tes Keperawanan Yang Menyebabkan Kontroversi Di Indonesia

Peneliti dari Human Rights Watch, Andreas Harsono, menyampaikan tes keperawanan yang dilakukan kepolisian dikala melakukan rekrutmen polisi wanita sangat merendahkan martabat perempuan. "Tes itu sangat melecehkan para calon polisi perempuan," katanya.

Dalam wawancara Human Rights Watch dengan sejumlah polwan dan pelamar polwan di enam kota terungkap pelamar yang terbukti "tidak perawan" bukan berarti tak mampu masuk kepolisian. Namun, sesudah menjalani tes, mereka stress berat. "Padahal mereka bekerja melayani perempuan dan anak yang juga mempunyai stress berat. Sedangkan polwannya belum mampu menyembuhkan traumanya sendiri," ujar Andreas. 

Human Rights menyatakan polwan sudah membahas persoalan ini dengan bagian personalia Kepolisian Indonesia, yang menyatakan praktek tersebut harus tidak boleh. Namun tes keperawanan masih tercantum sebagai salah satu syarat yang harus dijalani pelamar polwan di website rekrutmen polisi. 

Tes keperawanan yang mengakibatkan kontroversi di Indonesia

Tes keperawanan POLRI diskriminasi dan penghinaan terhadap kaum perempuan

Hasil wawancara Human Rights Watch menegaskan bahwa tes itu memang masih dilakukan hingga sekarang. "Tes keperawanan yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia merupakan praktek diskriminasi dan penghinaan terhadap wanita," tutur Nisha Varia, Direktur Human Rights Watch Bidang Hak Perempuan, dalam keterangan persnya. 

Tes tersebut dianggap Human Rights bertentangan dengan peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia soal seleksi calon polisi yang harus non diskriminasi dan humanis serta melanggar hak asasi internasional tentang kesetaraan, non diskriminasi, dan pribadi. Pemaksaan terhadap tes ini suatu kekejaman, tak manusiawi, serta merendahkan martabat perempuan di mata aturan internasional.

Human Right Watch meminta kepada semua negara yang melakukan rekomendasi World Health Organization (WHO) untuk menghapus tes keperawanan. Sebabnya, hal itu dapat merendahkan dan mendiskriminasikan kaum perempuan.

Berdasarkan rekomendasi yang dimuat dalam buku panduan WHO, ialah Health Care for Women Subjected to Intimate Partner Violence or Sexual Violence, dinyatakan bahwa petugas kesehatan tidak mesti melakukan tes tersebut. Sebab, hak asasi dan kenyamanan perempuan harus diutamakan. "Pemeriksaan fisik dilakukan hanya bila mendapat persetujuan dan fokus pada perawatan medis yang diharapkan seorang wanita," ujar Liesl Gerntholtz, Direktur Human Right Watch Bidang Hak Perempuan, melalui keterangan tertulis, Selasa, 2 Desember 2014. 

Adapun, menurut Liesl, fokus investigasi dalam buku panduan tersebut mampu dilakukan sehabis terjadi kekerasan seksual dan rumah tangga. Meskipun demikian, Liesl berujar, penerapan tes keperawanan sudah terjadi di sejumlah negara. Salah satunya Afganistan. Pemerintah Afganistan melakukan tes tersebut untuk membuktikan apakah warga perempuan di sana pernah melaksanakan kejahatan budpekerti, mirip zina. "Untuk menerangkan berzina, harus melewati tes keperawanan dulu," katanya.

Liesl menjelaskan tes keperawanan ini mampu dilakukan dua atau tiga kali terhadap wanita yang sama. Hal ini untuk menghindari mekanisme keputusan yang dianggap keliru. "Kadang tes ini bisa dipaksakan pada perempuan yang dituduh terkena kejahatan, seperti perampokan dan penyerangan," katanya. 

Bahkan, kata Liesl, tes keperawanan juga menjadi patokan hakim untuk menentukan vonis. "Tentu saja ini rawan kesalahan. Karena korban pemerkosaan sering tidak melaporkan maupun mencari tunjangan alasannya adalah berisiko dianggap berzina. Bahkan banyak pejabat yang percaya tes ini," katanya.

Di Indonesia, tes keperawanan menjadikan kontroversi ini, untuk menjadi polisi, pelamar wanita harus menjalani tes tersebut. Ketua Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan Yuniyanti menganggap tes keperawanan merupakan tindak serangan seksual yang merendahkan derajat insan dan diskriminatif terhadap perempuan. Sumber:tempo.co

Bagikan Artikel ini